Ahok di Persidangan Desak Jaksa Periksa Jokowi Terkait Dugaan Korupsi Pertamina
Kamis, 29, Januari 2026
Faktakini.info, Jakarta - Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), secara terbuka mendesak jaksa penuntut umum untuk memeriksa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina, yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.
Pernyataan tegas itu disampaikan Ahok saat memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim. Menurut Ahok, jika penegakan hukum benar-benar ingin mengungkap fakta secara menyeluruh, maka pemeriksaan tidak boleh berhenti pada level teknis atau pejabat internal Pertamina semata, melainkan harus menyentuh pengambil keputusan tertinggi yang memiliki kewenangan strategis.
Ahok menyinggung adanya pencopotan sejumlah pejabat yang dinilainya berintegritas di lingkungan Pertamina. Ia mempertanyakan alasan di balik keputusan tersebut dan menilai bahwa keputusan strategis di BUMN tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan atau persetujuan otoritas di atasnya.
“Kalau mau jujur dan adil, periksa semuanya. Periksa Menteri BUMN, bahkan Presiden kalau memang perlu. Jangan hanya orang-orang di bawah yang dikorbankan,” ujar Ahok sebagaimana dikutip dalam laporan persidangan citeturn3search4turn3search5
Desakan Ahok ini langsung menyita perhatian publik karena secara eksplisit menyebut nama Jokowi, yang saat itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dan memiliki posisi strategis dalam kebijakan BUMN, termasuk Pertamina.
Pengamat hukum menilai pernyataan Ahok memperkuat tuntutan publik agar penegakan hukum dilakukan tanpa tebang pilih. Dalam prinsip hukum pidana, setiap pihak yang diduga mengetahui, menyetujui, atau terlibat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kerugian negara wajib dimintai keterangan, tanpa memandang jabatan atau status politik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung terkait kemungkinan pemanggilan Jokowi dalam perkara tersebut. Namun, pernyataan Ahok di ruang sidang telah membuka kembali diskursus publik tentang akuntabilitas kekuasaan dan keberanian aparat penegak hukum untuk menyentuh elite tertinggi negara.
Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina sendiri disebut sebagai salah satu perkara strategis yang menyangkut kepentingan energi nasional dan potensi kerugian negara dalam jumlah besar, sehingga publik menuntut proses hukum yang transparan, menyeluruh, dan berkeadilan.