Kondisi Pemerintahan Nepal Usai Presiden, PM, & Menteri Mundur
Jum'at, 12 September 2025
Faktakini.info, Jakarta - Demo di Nepal menimbulkan kerusuhan dan kerusakan di berbagai tempat umum hingga kediaman sejumlah pejabat pemerintah pada Selasa (9/9). Hal ini diikuti dengan mundurnya beberapa pejabat pemerintahan yang menyebabkan dampak krusial bagi negara.
Penyebab demo Nepal awalnya didasarkan pada keinginan masyarakat untuk memprotes tindakan korupsi pemerintah. Karena penyebaran aksinya dibatasi di media sosial, rakyat pun semakin memanas di jalanan.
Beberapa pejabat yang menjadi korban demonstrasi dan mundur dari pemerintahan mencakup Presiden Nepal Ram Chandra Poudel dan Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli. Adapun Bishnu Prasad Paudel selaku Menteri Keuangan Nepal ditelanjangi oleh pengunjuk rasa.
Peristiwa rusuh di Nepal beberapa hari kemarin menyebabkan sejumlah pejabat pemerintahan negaranya mengundurkan diri. Protes masih berlanjut, kondisi politik tidak stabil, darurat militer, dan keinginan untuk kembali ke sistem monarki.
Berikut penjelasan tentang kondisi negaranya pasca Presiden Ram Chandra, PM Nepal Oli, dan Menkeu Paudel mundur.
1. Vakum Kekuasaan
Aksi demonstrasi di negara Nepal pada Selasa lalu langsung menyebabkan PM Prasad Oli mengundurkan diri. Mengutip laporan NDTV, rumah PM Nepal ini dibakar oleh pengunjuk rasa. “Perdana Menteri telah mengundurkan diri”, ujar Prakash Silwal, ajudan PM Oli, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (9/9).
Pejabat lain seperti Menteri Pertanian Ramnath Adhikari, Menteri Dalam negeri Ramesh Lekhak, serta Menteri Penyediaan Air Pradeep Yadav juga turut meninggalkan jabatan.
Presiden Nepal Ram Chandra Poudel menyusul undur diri dari kursi pemerintahan. Dalam pidato resminya di tv nasional Nepal, Poudel menyatakan vakum dari kekuasaan demi menjaga persatuan dan mencegah konflik.
2. Protes yang Terus Berlanjut
Demo Nepal yang dimotori para Gen Z masih terus berlanjut hingga saat ini. Sebelumnya, pada Rabu (10/9), tentara Angkatan Darat Nepal resmi mengambil alih situasi keamanan negara. Protes yang menyebabkan rusaknya fasilitas publik di Nepal ini menyebabkan mereka harus menerapkan darurat militer. Aksi yang sebelumnya rusuh pun kian mereda.
Kini masyarakat Nepal menyampaikan protes dan menuntut antikorupsi dengan cara komunikasi. Beberapa penuntut bahkan merekomendasikan beberapa nama untuk mengisi kekosongan bangku kekuasaan, misalnya Sushila Karki.
3. Ketidakstabilan Politik
Demo dan kericuhan di wilayah Kathmandu, Nepal, bukan hanya menyebabkan vakumnya pemerintahan negara. Situasi politik negara mereka juga akan mengalami ketidakstabilan. Kondisi politik yang tidak stabil tersebut dapat berlaku dalam kurun waktu yang panjang. Perpolitikan negaranya dianggap baru bisa menyelesaikan persoalan ini seandainya membentuk pemerintahan persatuan nasional.
Menurut Bipin Adhikari, Profesor Hukum Tata Negara Universitas Kathmandu, ia menjabarkan bahwa tak ada peraturan konstitusi yang jelas tentang langkah yang selanjutnya diterapkan. Opsi yang dianggap paling relevan dalam kondisi sekarang adalah mendirikan konsensus nasional. Kemudian, memberikan kepastian terhadap tuntutan para demonstran melalui dialog.
4. Militer Nepal Ambil Alih Tugas Pengamanan di Jalan-Jalan
Mengutip laporan AP News, Nepal darurat militer lantaran pihak kepolisian negaranya sudah tak mampu membendung demonstran. Tentara negara mereka menerapkan larangan untuk beraktivitas di ruang publik.
“Perintah larangan beraktivitas di ruang publik akan berlaku hingga pukul 17.00 waktu setempat hari ini (11.15 GMT atau 18:15 WIB). Setelah itu akan diberlakukan jam malam di seluruh negeri mulai pukul 06.00 pada Kamis (00.15 GMT/07:15 WIB),” terang pihak Tentara Nepal, sebagaimana dilansir dari The Himalayan Times.
Sekarang, tentara melakukan patroli di jalan-jalan ibu kota demi menjaga keamanan wilayah. Mereka mengupayakan agar protes masyarakat bisa mereda dan segera berakhir. Bukan hanya itu, pihaknya bahkan memobilisasikan beberapa angkutan lapis baja dalam patroli tersebut. Dengan menggunakan pengeras suara, para petugas memerintahkan masyarakat untuk tenang.
5. Munculnya Tuntutan Kembali ke Bentuk Negara Monarki
Negara Nepal pernah menganut sistem monarki dalam pemerintahannya hingga 2008 silam. Sistem pemerintahan monarki Nepal berakhir setelah Raja Gyanendra turun jabatan.
Pasca berubah menjadi negara republik federal sekuler, ada banyak kekecewaan yang dirasakan masyarakat. Penduduk, mayoritas pro-monarki, mulai menuntut berbagai kasus praktik korupsi dan ketertinggalan pembangunan. Bahkan, ada beberapa gelombang demonstrasi yang digelar masyarakat selama tahun 2025 ini. Demonstrasi paling rusuh terjadi pada Selasa (9/9) menyebabkan kekosongan pemerintahan.
Demonstrasi menuntut untuk kembali ke monarki umumnya dilakukan demi mendapatkan kembali kesejahteraan warga. Sejumlah masyarakat Nepal lebih mempercayai masa monarki karena sistemnya teratur dan lebih stabil.
Sumber: tirto.id