JATMA vs JATMAN: Menimbang Nalar Intruksi dan Narasi yang Tak Seharusnya Tumpang Tindih
Rabu, 6 Agustus 2025
Faktakini.info
"JATMA vs JATMAN: Menimbang Nalar Intruksi dan Narasi yang Tak Seharusnya Tumpang Tindih"
Oleh: Tamzilul Furqon
Dzikir Kebangsaan yang akan digelar pada Sabtu, 10 Agustus 2025 mendatang di Masjid Istiqlal, Jakarta, bertajuk "Ikrar Kebangsaan" kembali menarik sorotan publik. Bukan hanya karena besarnya skala acara ini, tapi juga karena kemunculan dua hal yang ironis: dukungan resmi dari negara dan beberapa tokoh besar—di satu sisi—dan munculnya instruksi keorganisasian yang justru terkesan mencurigai dan menghalangi kehadiran—di sisi lain.
Padahal, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan secara langsung memberi restu pada acara ini, begitu pula Menteri Agama Prof. Dr. Nasaruddin Umar yang menyatakan akan hadir. Bahkan, Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL), Laksamana TNI Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla, ikut menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan dzikir ini. Fakta ini memperlihatkan bahwa negara sama sekali tidak alergi terhadap simbol-simbol keagamaan, termasuk jika dibawa oleh para Habaib dan tokoh tarekat.
Lalu mengapa tiba-tiba muncul narasi bahwa kegiatan ini perlu diwaspadai?
Meluruskan Letak: JATMA Bukan JATMAN
Kita perlu menyadari terlebih dahulu bahwa JATMA (Jam’iyyah Ahli Thariqah Mu’tabarah An-Nahdliyyah al-‘Alawiyyah) bukanlah bagian struktural dari JATMAN (Jam’iyyah Ahlith Thariqah al-Mu’tabarah an-Nahdliyah) yang selama ini menjadi sayap NU di bidang tarekat. Ini bukan gosip, melainkan sudah pernah disampaikan secara terbuka oleh banyak pihak.
Oleh sebab itu, menginstruksikan kepada anggota JATMAN agar tidak membawa atribut NU saat menghadiri acara JATMA, barangkali bisa diterima sebagai bentuk kehati-hatian. Namun, menyisipkan nada curiga seolah-olah JATMA adalah entitas gelap yang hendak menyaru sebagai bagian dari NU, justru dapat memperkeruh relasi baik yang selama ini telah dijaga. Bahkan, bisa menimbulkan kesan bahwa yang bukan lagi bagian dari NU tidak diberi ruang untuk bersuara di tengah bangsa.
Padahal, Habib Luthfi bin Yahya sebagai tokoh sentral JATMA bukanlah sosok yang bertangan dua. Kiprahnya dalam kebangsaan dan kerohanian tidak pernah memusuhi siapapun, apalagi menyulut konflik horizontal. Jika kemudian JATMA memilih jalurnya sendiri secara administratif, hal itu bukan pelanggaran, melainkan hak keorganisasian dalam iklim demokrasi.
Membungkam PWI? Siapa?
Lebih jauh, narasi yang menyebut bahwa JATMA berupaya "membungkam perjuangan Walisongo (PWI)" atau bahkan mengklaim diri paling legit dalam ranah spiritualitas, patut ditinjau secara adil. Habib Luthfi tidak pernah mengeluarkan pernyataan publik untuk menyerang jalur nasab manapun, termasuk tidak menanggapi isu-isu liar soal DNA, nasab China, dan polemik "Sayyid palsu" yang sering muncul dari kubu PWI. Ia lebih memilih diam, karena mungkin baginya, duduk bersama presiden dan menyatukan umat lebih penting daripada menjawab cercaan lewat mimbar terbuka.
Jika pun ada narasi pembungkaman, bukankah kita juga harus jujur menilai bahwa PWI kerap membuat gaduh di ruang publik tanpa klarifikasi ilmiah memadai, bahkan menuduh jalur mainstream Ba’alawi sebagai manipulasi Belanda? Lalu mengapa JATMA yang dianggap memecah NU, bukan PWI yang menodai sanad keilmuan dan menuding sejarah secara serampangan?
JATMA, Negara, dan NU: Kita Tidak Saling Menegasikan
Sebagai penulis yang tumbuh dalam rahim NU dan masih menjadi bagian dari struktur kepengurusan NU di tingkat lokal, saya perlu menegaskan: tulisan ini bukan bentuk pembangkangan terhadap organisasi, melainkan sebagai upaya untuk meluruskan nalar publik bahwa JATMA juga baik, dan JATMAN pun sudah jelas kebaikan dan pengabdiannya.
Yang tidak boleh dibenarkan adalah narasi saling menegasikan, seolah jika kita mendukung dzikir yang diselenggarakan oleh JATMA, maka otomatis kita berseberangan dengan NU atau dengan JATMAN. Tidak sesederhana itu cara berpikir orang yang matang dalam beragama.
Menimbang Kembali: Ajak yang Jernih, Bukan Intruksi yang Cemas
Bagi saya, yang lebih layak disebarluaskan hari ini bukanlah selebaran larangan atau instruksi mencurigakan, tetapi ajakan jernih kepada umat Islam untuk menjaga persatuan lewat dzikir bersama, apapun nama organisasinya. Kita telah terlalu sering terpecah karena simbol dan atribut, padahal tujuan kita satu: mencari ridha Allah dan membangun Indonesia.
Jangan sampai, hanya karena kecurigaan institusional, kita menolak duduk di barisan dzikir bersama presiden, ulama, habaib, dan tokoh-tokoh TNI. Jangan sampai pula karena kebencian pada satu kelompok, kita menutup hati dari upaya-upaya penyatuan ummat yang dilakukan dengan cara-cara damai.
Sabtu, 10 Agustus 2025 nanti, mari hadir ke Masjid Istiqlal dengan niat baik. Tidak perlu membawa simbol yang memecah. Cukup bawa hati yang jernih dan cinta yang tulus untuk Indonesia.