Kadis Pendidikan Lampung: Kepala Sekolah Pun Ada yang Terpapar LGBT

 




Rabu, 9 Juli 2025

Faktakini.info, Jakarta - Suasana berbeda tampak di ruang kerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung pada Selasa (8/7/2025) siang. Sekitar pukul 13.30 WIB, Kadis Pendidikan Thomas Amirico, S.STP., M.H., menerima kunjungan enam tokoh agama dan masyarakat Lampung yang datang menyuarakan keprihatinan terkait maraknya fenomena LGBT di lingkungan pendidikan.

Keenam tokoh tersebut adalah Dr. H. Firmansyah, Habib Umar Asegaf, K.H. Ansori, S.P., K.H. Ahmad Sulaiman, H. Sukri Baihaki, M.H., dan Khadafi, S.P., M.M. Mereka hadir untuk menyampaikan kegelisahan masyarakat atas penyebaran perilaku LGBT yang dinilai semakin terang-terangan, termasuk melalui media sosial.

"Kami datang membawa keresahan masyarakat. Wabah LGBT ini sudah merambah ke lingkungan sekolah, bukan hanya siswa, tetapi juga guru," ujar K.H. Ahmad Sulaiman yang bertindak sebagai juru bicara pertemuan.

Menambahkan penjelasan, Dr. H. Firmansyah mengungkapkan bahwa komunitas LGBT di media sosial kini memiliki anggota hingga belasan ribu orang. “Ini bukan lagi isu tersembunyi. Kami melihat peran institusi pendidikan sangat penting dalam mitigasi dan perlindungan generasi muda dari penyimpangan ini,” tegasnya.

Menanggapi aspirasi para tokoh, Kadis Pendidikan Thomas Amirico menyambut baik kepedulian tersebut. Ia menegaskan bahwa pendidikan di Indonesia memiliki landasan konstitusional yang jelas.

"Konstitusi kita, UUD 1945, mengamanatkan bahwa tujuan pendidikan adalah meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Segala sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut tentu harus kita eliminasi," tegas Thomas.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima berbagai laporan mengenai penyebaran perilaku LGBT di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN), bahkan hingga di tingkat kepala sekolah. “Saya tahu ada kepala sekolah yang terpapar,” ungkapnya tegas.

Sebagai tindak lanjut, Thomas berencana mengeluarkan surat edaran untuk seluruh satuan pendidikan di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Surat tersebut akan berisi panduan mitigasi perilaku menyimpang serta rencana edukasi kepada para siswa mengenai bahaya LGBT.

"Kami akan bergerak dengan cara terukur dan sesuai kewenangan. Edukasi adalah kunci, dan peran sekolah sangat strategis," pungkasnya.

Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Lampung tidak akan tinggal diam menghadapi apa yang mereka sebut sebagai wabah kemanusiaan. Dukungan dari berbagai elemen masyarakat diyakini akan menjadi kekuatan penting dalam menjaga nilai-nilai moral, budaya, dan kepribadian bangsa. (*)