Jokowi Sebut IPK 3,05 di Sidang Roy Suryo, Pernyataan Lamanya "Dua Saja Tidak Ada" Kembali Disorot

 


Kamis, 5 November 2026

Faktakini.info, Jakarta - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan setelah menyebut Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang diperolehnya saat kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) mencapai 3,05.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi ketika bersaksi dalam persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).

Namun, jawaban Jokowi tersebut mengingatkan publik pada pernyataannya sendiri dalam sebuah acara di Universitas Islam Indonesia (UII) pada 28 Mei 2013.

Kala itu, dalam acara memperingati 70 tahun UII bertajuk "Memimpin dengan Hati", Jokowi yang hadir bersama Mahfud MD dan Buya Syafii Maarif sempat ditanya mengenai IPK semasa kuliah.

Ketika Mahfud MD menyebut IPK-nya 3,8, Jokowi memberikan jawaban singkat yang kini kembali menjadi sorotan.

"Dua saja tidak ada," ujar Jokowi saat itu.

Pernyataan tersebut kemudian menjadi bahan perdebatan karena menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana Jokowi dapat menyelesaikan pendidikan sarjananya di UGM apabila IPK yang dimaksud memang berada di bawah 2,00.

Kini Mengaku IP 3,05

Dalam persidangan Kamis (5/11/2026), pengacara Roy Suryo, Abdul Gafur Sangaji, secara langsung menanyakan angka IPK Jokowi.

"Kemudian tadi Rektor mengatakan bahwa Saudara dinyatakan lulus dengan IPK di atas 2,5. Benar seperti itu Saudara? IPK Saudara 2,5?" tanya Abdul Gafur.

Jokowi kemudian menjawab:

"Seingat saya, IP saya 3,05."

Jawaban tersebut menarik perhatian karena berbeda dengan ungkapan yang pernah disampaikan Jokowi di hadapan publik pada 2013.

Kubu Roy Suryo pun memiliki alasan untuk meminta penjelasan lebih jauh mengenai riwayat akademik Jokowi, termasuk dokumen Kartu Hasil Studi (KHS) dan data nilai selama menempuh pendidikan di UGM.

Mengapa Baru Menyebut Angka 3,05?

Persoalan yang perlu dijelaskan bukan sekadar angka IPK, melainkan juga dasar dokumenter dari angka tersebut.

Apakah angka 3,05 yang disebut Jokowi di persidangan dapat ditunjukkan melalui KHS asli dan rekapitulasi nilai seluruh semester?

Apakah pernyataan "dua saja tidak ada" pada 2013 merupakan ungkapan merendah, candaan, atau memang menggambarkan IPK yang sebenarnya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.

Di sisi lain, UGM sebelumnya telah menyatakan Jokowi lulus dengan IP di atas 2,5. Sementara dalam persidangan, Jokowi menyebut angka 3,05 berdasarkan ingatannya.

Dengan demikian, dokumen akademik asli tetap menjadi rujukan penting untuk memastikan angka yang benar.

Publik Berhak Mendapatkan Penjelasan

Polemik ijazah Jokowi bukan hanya menyangkut selembar dokumen kelulusan. Riwayat pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan jabatan publik juga menjadi bagian dari informasi yang layak mendapatkan penjelasan secara transparan sesuai ketentuan hukum.

Karena itu, perbedaan antara pernyataan Jokowi pada 2013 dan keterangannya di persidangan 2026 patut diklarifikasi secara tuntas.

Jika memang IPK Jokowi 3,05, dokumen akademik yang mendasarinya semestinya dapat menjelaskan persoalan tersebut.

Jangan sampai masyarakat terus disuguhi pernyataan yang berbeda tanpa memperoleh penjelasan berbasis dokumen.

Kini bola ada pada pembuktian: berapa sebenarnya IPK Jokowi ketika menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM?