Dugaan Makar terhadap Prabowo Diusut, Bareskrim Fokus Buktikan Pemufakatan dan Permulaan Pelaksanaan
Jum'at, 20 November 2026
Faktakini.info, Jakarta - Bareskrim Polri mengakui bahwa pembuktian dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dikaitkan dengan pengembangan kasus dugaan penyadapan ilegal melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri bukan perkara sederhana.
Namun, pengakuan tersebut sekaligus menegaskan bahwa penyidik memiliki pekerjaan penting untuk mengungkap secara terang dugaan adanya persekongkolan, persiapan, hingga tindakan awal yang mengarah pada makar.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan, terdapat tiga unsur utama yang harus dianalisis dalam pembuktian tindak pidana makar, yakni pemufakatan, perbuatan persiapan, dan permulaan pelaksanaan.
“Pembuktian terhadap kejahatan terhadap keamanan negara, khususnya tindak pidana makar, tentu tidaklah sederhana,” kata Susatyo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, penyidik tidak cukup hanya melihat satu peristiwa secara terpisah. Seluruh rangkaian tindakan dan keterkaitan antarpihak harus dianalisis untuk mengetahui apakah terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana makar.
"Bahwa dalam pembuktian tindak pidana makar ada tiga hal yang harus kami laksanakan analisa, yaitu perbuatan pemufakatan, kemudian persiapan, dan yang ketiga adalah perbuatan permulaan," ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi penting karena dugaan yang sedang dikembangkan menyangkut persoalan serius, yakni kemungkinan adanya tindakan yang ditujukan terhadap Presiden sebagai kepala negara. Karena itu, penyelidikan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk mengungkap siapa saja pihak yang terlibat, bagaimana pola komunikasi dan koordinasinya, apa tujuan tindakan tersebut, serta sejauh mana rangkaian perbuatannya telah berjalan.
Polri Harus Mengungkap Seluruh Rangkaian Peristiwa
Dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal ini, publik tentu menunggu penjelasan yang terang mengenai hubungan antara dugaan penyadapan, pihak-pihak yang diduga terlibat, dan indikasi tindakan yang disebut mengarah pada makar.
Apabila ditemukan bukti mengenai pemufakatan, persiapan, maupun permulaan pelaksanaan sebagaimana dijelaskan Bareskrim, penyidik perlu menguji seluruh bukti tersebut berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku.
Dengan demikian, pengusutan perkara tidak boleh berhenti pada pengungkapan dugaan penyadapan semata apabila memang terdapat indikasi tindak pidana lain yang lebih serius.
Polri perlu memastikan seluruh fakta terungkap secara transparan dan profesional. Sebab, dugaan kejahatan terhadap keamanan negara merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan tuntas, bukan sekadar penjelasan bahwa pembuktiannya sulit.
Foto: Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro
