92:8 DIATUR UNDANG-UNDANG, 50:50 DIPUTUSKAN MENTERI: DISKRESI ATAU PENYIMPANGAN HUKUM?
Jum'at, 6 November 2026
Faktakini.info
92:8 DIATUR UNDANG-UNDANG, 50:50 DIPUTUSKAN MENTERI: DISKRESI ATAU PENYIMPANGAN HUKUM?
8.400 Kuota Haji Reguler Beralih ke Haji Khusus, Argumentasi Diskresi Kini Menjadi Sorotan dalam Perkara Kuota Haji 2024.
JAKARTA – Polemik pembagian 20.000 kuota tambahan haji Indonesia tahun 2024 bukan sekadar persoalan kebijakan administratif. Ada pertanyaan mendasar yang hingga kini patut dijawab: jika undang-undang telah menetapkan proporsi kuota haji reguler dan khusus sebesar 92:8, atas dasar hukum apa pembagian tersebut kemudian diubah menjadi 50:50?
Pihak yang membenarkan kebijakan tersebut berargumentasi bahwa Menteri Agama memiliki kewenangan diskresi berdasarkan Pasal 9 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Namun, argumentasi ini justru membuka perdebatan serius dalam perspektif hukum administrasi negara.
Apakah diskresi boleh digunakan untuk menyimpangi ketentuan undang-undang?
BUKAN SEKADAR DISKRESI, TETAPI SOAL BATAS KEWENANGAN
Mari melihat ketentuan hukumnya. Pasal 64 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2019 menetapkan bahwa kuota haji khusus sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia. Dengan demikian, kuota haji reguler memperoleh porsi 92 persen.
Jika tambahan 20.000 kuota dibagikan berdasarkan proporsi tersebut, hasilnya seharusnya 18.400 kuota untuk haji reguler dan 1.600 kuota untuk haji khusus.
Faktanya, kebijakan yang diterapkan justru membagi masing-masing 10.000 kuota. Konsekuensinya, terdapat perbedaan alokasi sebanyak 8.400 kuota dari komposisi yang dihasilkan berdasarkan ketentuan 92:8.
Persoalannya bukan apakah Menteri memiliki kewenangan menetapkan kuota tambahan. Pasal 9 memang memberikan kewenangan tersebut. Persoalannya adalah apakah kewenangan menetapkan kuota tambahan otomatis mencakup kewenangan mengubah proporsi yang telah ditentukan undang-undang?
Menetapkan kuota tambahan dan mengubah proporsi pembagian kuota adalah dua persoalan hukum yang tidak boleh dicampuradukkan.
PASAL 24 UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN MENJADI UJIAN
Argumentasi diskresi juga harus berhadapan dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 24 huruf b secara tegas menyatakan bahwa penggunaan diskresi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, diskresi bukan kewenangan tanpa batas. Pejabat pemerintahan tidak dapat begitu saja mengesampingkan ketentuan undang-undang hanya dengan menyebut keputusan tersebut sebagai diskresi.
Jika Pasal 64 menetapkan proporsi 92:8, maka harus ada penjelasan hukum yang kuat mengenai dasar penyimpangan menjadi 50:50. Bukan sekadar alasan bahwa kuota tersebut merupakan kuota tambahan.
KPK UNGKAP PERUBAHAN DARI 92:8 MENJADI 50:50
Dalam perkembangan penyidikan perkara kuota haji, KPK mengungkap bahwa Menteri Agama sempat menyampaikan pembagian kuota tambahan dengan komposisi 92:8 dalam pembahasan bersama DPR. Namun, pembagian tersebut kemudian berubah menjadi 50:50.
Fakta ini menjadi penting untuk mengungkap bagaimana perubahan kebijakan terjadi, siapa yang mengambil keputusan, serta apa dasar pertimbangan hukumnya.
Tentu, dugaan tindak pidana dan pertanggungjawaban masing-masing pihak tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan.
NEGARA HUKUM BUKAN NEGARA DISKRESI
Ada prinsip mendasar yang tidak boleh dilupakan dalam penyelenggaraan pemerintahan:
Diskresi diberikan untuk mengatasi persoalan pemerintahan, bukan untuk memberikan kewenangan kepada pejabat negara menyimpangi undang-undang tanpa dasar hukum.
Jika setiap ketentuan undang-undang dapat dikesampingkan dengan alasan diskresi, lalu untuk apa undang-undang dibuat?
Perdebatan kuota haji ini semestinya tidak berhenti pada pembelaan bahwa Menteri Agama memiliki kewenangan administratif. Publik berhak mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang jauh lebih mendasar:
Jika undang-undang menetapkan 92:8, mengapa pemerintah menerapkan 50:50? Dan di mana dasar hukum yang secara tegas memberikan kewenangan untuk melakukan perubahan tersebut?
Sebab, dalam negara hukum, jabatan memberikan kewenangan, tetapi undang-undang menentukan batas kewenangan.
