MK Nyatakan Tak Temukan Bukti Ijazah Gibran, Denny: Bola Kini di DPR dan Lembaga Lain

 


Rabu, 7 Oktober 2026

Faktakini.info, Jakarta - Pakar hukum tata negara Denny Indrayana bersama para pemohon perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 menyatakan akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam putusannya pada Selasa, 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan Denny Indrayana dan kawan-kawan dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak dapat diterima.

Namun, putusan tersebut juga memuat pertimbangan yang menjadi sorotan. MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. 

Bukan karena pokok perkara dinyatakan salah

MK menyatakan persoalan utama yang membuat permohonan tidak dapat diterima adalah kedudukan hukum (legal standing) para pemohon.

Hakim Konstitusi Liliek P. Adi menyatakan para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut. Para pemohon terdiri atas organisasi masyarakat sipil, partai politik, serta perseorangan warga negara Indonesia. 

Dengan demikian, putusan tersebut bukan putusan yang menyatakan dalil para pemohon mengenai syarat pendidikan Gibran terbukti salah.

Sebaliknya, dalam pertimbangan putusan, MK mengungkap fakta bahwa dalam persidangan tidak ditemukan bukti meyakinkan mengenai adanya ijazah/sertifikat/diploma luar negeri Gibran yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan minimal SMA atau sederajat. 

MK tak mendiskualifikasi Gibran

Meski demikian, MK menegaskan pihaknya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Menurut MK, permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. Karena itu, MK tidak sampai pada konsekuensi hukum berupa pembatalan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Artinya, Gibran tetap menjabat sebagai Wakil Presiden setelah putusan tersebut.

Denny: Gibran tidak lagi memenuhi syarat?

Dalam materi yang disampaikan setelah putusan, Denny menafsirkan pertimbangan MK tersebut sebagai dasar untuk menyatakan bahwa persoalan syarat pendidikan Gibran belum selesai.

Denny menyoroti Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu, yang mengatur persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden.

Menurut pihak pemohon, apabila dalam proses persidangan MK tidak ditemukan bukti ijazah atau dokumen pendidikan yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran, maka persoalan tersebut harus ditindaklanjuti melalui lembaga lain yang memiliki kewenangan.

Dalam materi yang beredar, Denny menyebut:

“Per hari ini, dengan putusan Mahkamah Konstitusi, Gibran secara hukum tidak lagi memenuhi syarat.”

Pernyataan tersebut merupakan interpretasi dan sikap Denny terhadap pertimbangan putusan, bukan amar putusan MK yang menyatakan Gibran kehilangan jabatan atau harus mundur.

Tiga langkah yang didorong Denny

Dalam materi konferensi persnya, Denny menyampaikan setidaknya tiga langkah tindak lanjut.

Pertama, mendesak Gibran mundur.

Denny dan kelompok pemohon mendorong agar Gibran mengundurkan diri karena mereka menilai persoalan persyaratan sebagai calon wakil presiden telah menjadi serius setelah adanya pertimbangan MK.

Kedua, mendorong proses pemakzulan.

Denny membuka opsi agar persoalan tersebut dibawa ke jalur ketatanegaraan melalui DPR, MK, dan MPR.

Proses pemakzulan sendiri tidak berlangsung otomatis hanya karena adanya putusan MK. Ada mekanisme konstitusional yang harus ditempuh, termasuk proses politik dan hukum melalui lembaga-lembaga negara terkait.

Ketiga, melaporkan dugaan pelanggaran kepada lembaga berwenang.

Denny juga mendorong agar persoalan yang berkaitan dengan proses pencalonan Gibran, termasuk dugaan pelanggaran prosedur atau etika penyelenggaraan pemilu, dilaporkan kepada lembaga yang memiliki kewenangan.

Menurutnya, hal tersebut penting karena persoalan persyaratan pendidikan dinilai berkaitan dengan proses yang memungkinkan Gibran lolos sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Ada persoalan “certificate of attendance”

Salah satu bagian yang menjadi perhatian dalam persidangan adalah dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses penyetaraan pendidikan Gibran.

MK menyebut dalam persidangan tidak ditemukan ijazah/sertifikat/diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan. Keterangan pejabat pendidikan yang hadir dalam persidangan juga menyebut dokumen yang tersedia antara lain certificate of attendance, academic record, dan explanation of grades. 

Fakta tersebut kemudian menjadi salah satu poin yang disoroti pihak pemohon.

Namun, sekali lagi, MK tidak menjatuhkan putusan yang menyatakan Gibran harus dicopot atau didiskualifikasi.

MK sendiri menjelaskan batas kewenangannya

Dalam penjelasan resmi MK, Mahkamah menyatakan bahwa meskipun dalam persidangan tidak ditemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen pendidikan yang dipersoalkan, MK tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran sebagaimana dimohonkan para pemohon. 

Dengan demikian, ada dua hal yang perlu dibedakan:

1. Amar putusan: permohonan Denny Indrayana dkk tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

2. Pertimbangan putusan: MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah/sertifikat/diploma luar negeri Gibran yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Perbedaan antara amar putusan dan pertimbangan hukum inilah yang kemudian menjadi dasar pihak Denny untuk menyatakan bahwa masih terdapat persoalan yang dapat dibawa ke lembaga lain.

Bola kini berada di ranah politik dan lembaga lain

Dengan putusan MK tersebut, perkara yang diajukan Denny dkk tidak berujung pada diskualifikasi Gibran.

Namun, bagi Denny dan kelompok pemohon, pertimbangan MK justru dianggap membuka ruang untuk mencari mekanisme lain guna menguji konsekuensi dari persoalan syarat pendidikan tersebut.

Denny juga menyatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR untuk membahas tindak lanjut putusan. Refly Harun menyebut langkah audiensi dengan DPR akan dilakukan dalam waktu dekat, setelah pihaknya mempelajari salinan lengkap putusan MK. 

Dengan demikian, putusan MK 6 Oktober 2026 belum mengakhiri polemik mengenai syarat pendidikan Gibran. Putusan tersebut justru berpotensi menjadi babak baru, meski langkah untuk mengubah atau memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden membutuhkan mekanisme konstitusional tersendiri dan tidak otomatis terjadi akibat putusan MK tersebut.


- MK Tak Diskualifikasi Gibran, Tapi Tak Temukan Bukti Ijazah Setara SMA: Denny Dorong Mundur hingga Pemakzulan

- Gugatan Denny Tak Diterima MK, Namun Soal Ijazah Gibran Justru Jadi Sorotan: Ini Langkah Selanjutnya

- MK Nyatakan Tak Temukan Bukti Ijazah Gibran, Denny: Bola Kini di DPR dan Lembaga Lain

- Gugatan Ditutup, Polemik Belum Usai: Denny Siapkan Langkah Lanjutan Usai Putusan MK soal Gibran