DPP API Kecam Keras Dugaan Tindakan Represif Aparat terhadap Santriwati di Sukoharjo

 


Jum'at, 30 Oktober 2026

Faktakini.info, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Advokat Persaudaraan Islam (DPP API) mengecam keras dugaan tindakan represif aparat kepolisian terhadap santriwati Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an, Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam peristiwa penggeledahan pada 27 Oktober 2026.

Kecaman tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap resmi DPP API tertanggal 30 Oktober 2026. Organisasi tersebut menyatakan protes atas dugaan tindakan intimidatif, penggunaan kekuatan secara tidak proporsional, serta perlakuan yang dinilai tidak manusiawi terhadap para santriwati.

Dalam pernyataan itu, DPP API menyoroti sejumlah informasi yang beredar mengenai dugaan aparat bersenjata lengkap mendobrak paksa bangunan pesantren, menodongkan senjata kepada santriwati, serta memperlakukan anak-anak perempuan secara tidak patut.

DPP API juga mempersoalkan dugaan tidak diberikannya kesempatan kepada para santriwati untuk mengenakan hijab. Menurut organisasi tersebut, apabila dugaan itu terbukti, tindakan demikian berpotensi mencederai martabat kemanusiaan, hak anak, kebebasan beragama, serta prinsip negara hukum.

DPP API menegaskan bahwa kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum tidak bersifat mutlak. Setiap tindakan aparat, menurut mereka, harus tunduk pada hukum acara pidana, prinsip proporsionalitas, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta ketentuan perlindungan perempuan dan anak.

Desak Kapolri dan lembaga terkait turun tangan

Dalam enam poin sikapnya, DPP API mendesak Kapolri agar segera mengusut secara transparan dan independen dugaan pelanggaran prosedur penggeledahan, penggunaan senjata api, pemeriksaan anak tanpa pendampingan yang memadai, serta penyitaan barang-barang milik pesantren.

DPP API meminta agar aparat yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan sanksi tegas, termasuk diproses secara pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana.

Organisasi tersebut turut mendesak Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan pemeriksaan independen, memastikan perlindungan dan pemulihan psikologis para santriwati, serta mengawal pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Selain itu, DPP API menuntut kepolisian memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar hukum, surat perintah, prosedur penggeledahan dan penyitaan, serta pertanggungjawaban atas seluruh barang yang diambil dalam operasi tersebut.

DPP API juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan kekuatan dan senjata api dalam setiap operasi kepolisian, khususnya yang melibatkan perempuan, anak-anak, dan lembaga pendidikan keagamaan.

Pesantren dan santriwati harus mendapat perlindungan

DPP API menegaskan bahwa lingkungan pesantren dan para santriwati harus memperoleh perlindungan hukum serta rasa aman. Penegakan hukum, menurut organisasi itu, tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan tindakan sewenang-wenang.

“Pesantren bukan wilayah tanpa perlindungan hukum, santriwati bukan objek intimidasi, dan kewenangan negara bukan pembenaran untuk melakukan tindakan sewenang-wenang,” demikian salah satu pesan utama dalam pernyataan sikap DPP API.

DPP API menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa penegakan hukum semestinya menghadirkan keadilan dan rasa aman bagi masyarakat, bukan justru melahirkan ketakutan, trauma, dan hilangnya kepercayaan publik.

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani atas nama Dewan Pimpinan Pusat Advokat Persaudaraan Islam di Jakarta, 30 Oktober 2026.

Sementara itu, berbagai dugaan yang disampaikan dalam pernyataan tersebut masih perlu diklarifikasi dan diverifikasi melalui keterangan kepolisian, pihak pesantren, serta hasil pemeriksaan lembaga terkait.


PERNYATAAN SIKAP


DPP API


ADVOKAT PERSAUDARAAN ISLAM


KECAM KERAS TINDAKAN REPRESIF APARAT KEPOLISIAN TERHADAP SANTRIWATI PONDOK PESANTREN HAMALATUL QUR’AN SUKOHARJO


DPP API (Dewan Pimpinan Pusat Advokat Persaudaraan Islam) menyampaikan kecaman keras dan protes atas dugaan tindakan represif, intimidatif, dan tidak manusiawi yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam penggeledahan Pondok Pesantren Putri Hamalatul Qur’an, Sukoharjo, Jawa Tengah, pada 27 Oktober 2026.


Berdasarkan informasi yang beredar, aparat bersenjata lengkap diduga mendobrak paksa bangunan pesantren pada dini hari, menodongkan senjata kepada santriwati, memperlakukan anak-anak perempuan secara tidak patut, serta tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengenakan hijab. Tindakan tersebut, apabila terbukti, merupakan bentuk kesewenang-wenangan aparat yang mencederai martabat kemanusiaan, hak anak, kebebasan beragama, serta prinsip negara hukum.


SIKAP DAN TUNTUTAN DPP API


1. MENGECAM KERAS segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan tindakan represif aparat kepolisian terhadap santriwati, terlebih apabila dilakukan terhadap anak-anak yang tidak melakukan perlawanan dan tidak menghadirkan ancaman nyata.


2. MENEGASKAN bahwa kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum tidak bersifat mutlak. Setiap tindakan aparat wajib tunduk pada hukum acara pidana, prinsip proporsionalitas, penghormatan hak asasi manusia, serta ketentuan perlindungan perempuan dan anak.


3. MENDESAK KAPOLRI segera mengusut secara transparan dan independen dugaan pelanggaran prosedur penggeledahan, penggunaan senjata api, pemeriksaan anak tanpa pendampingan yang memadai, serta penyitaan barang-barang milik pesantren. Aparat yang terbukti melakukan pelanggaran harus diberikan sanksi tegas, termasuk diproses secara pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana.


4. MENDESAK KOMNAS HAM DAN KPAI segera melakukan pemeriksaan independen, memastikan perlindungan dan pemulihan psikologis para santriwati, serta mengawal penegakan pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.


5. MENUNTUT KEPOLISIAN memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar hukum, surat perintah, prosedur penggeledahan dan penyitaan, serta mempertanggungjawabkan seluruh barang yang diambil dalam operasi tersebut.


6. MENDORONG EVALUASI MENYELURUH terhadap penggunaan kekuatan dan senjata api dalam setiap operasi kepolisian, khususnya yang melibatkan perempuan, anak-anak, dan lembaga pendidikan keagamaan.


PESAN PENUTUP


PESANTREN BUKAN WILAYAH TANPA PERLINDUNGAN HUKUM,

SANTRIWATI BUKAN OBJEK INTIMIDASI,

DAN KEWENANGAN NEGARA BUKAN PEMBENARAN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN SEWENANG-WENANG.


PENEGAKAN HUKUM HARUS MENGHADIRKAN KEADILAN DAN RASA AMAN BAGI MASYARAKAT, BUKAN JUSTRU MELAHIRKAN KETAKUTAN, TRAUMA, DAN HILANGNYA KEPERCAYAAN PUBLIK.


Jakarta, 30 Oktober 2026


Dewan Pimpinan Pusat

Advokat Persaudaraan Islam


DPP API

Advokat Persaudaraan Islam