Desakan Pansus Ijazah Gibran Menguat, Wacana Pemakzulan Wapres Kian Menjadi Sorotan
Senin, 12 Oktober 2026
Faktakini.info, Jakarta - Wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk menelusuri polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian publik. Sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi disebut mendorong penelusuran lebih lanjut, sementara komunikasi mengenai penggunaan hak angket dan mekanisme pengawasan parlemen mulai menjadi bagian dari perdebatan politik di Senayan.
Isu ini juga bersinggungan dengan desakan agar polemik persyaratan pencalonan Gibran dituntaskan secara transparan. Di tengah berkembangnya diskusi mengenai Pansus, hak angket, dan kemungkinan konsekuensi konstitusional, tuntutan politik terkait pertanggungjawaban Wakil Presiden turut menjadi sorotan.
Namun, pembentukan Pansus maupun proses pemakzulan bukanlah keputusan yang dapat berlangsung secara otomatis. Keduanya memerlukan dasar, prosedur, serta dukungan politik dan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Pansus diusulkan untuk menelusuri persoalan persyaratan pendidikan
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Eka Widodo alias Edo, disebut mendorong agar persoalan faktual terkait persyaratan pendidikan Gibran diperiksa secara objektif, transparan, dan berdasarkan bukti.
Dalam pernyataan yang dikutip pada Kamis (8/10/2026), Edo menyinggung kemungkinan pembentukan Pansus sebagai salah satu jalur untuk memperoleh kejelasan. Ia juga merujuk Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang mengatur alasan serta mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Gagasan tersebut menempatkan DPR dalam sorotan, khususnya terkait sejauh mana parlemen akan menggunakan fungsi pengawasan untuk menindaklanjuti pertanyaan publik mengenai proses pencalonan Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Meski demikian, penilaian mengenai terpenuhi atau tidaknya persyaratan pencalonan harus didasarkan pada dokumen, ketentuan hukum, dan hasil pemeriksaan lembaga yang berwenang, bukan semata-mata pada pernyataan politik.
PDIP mendorong pemeriksaan lebih menyeluruh
Dukungan terhadap penelusuran lebih lanjut juga dikaitkan dengan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevry Sitorus.
Deddy menilai pemanggilan KPU dan Bawaslu saja belum tentu cukup untuk memperoleh gambaran menyeluruh. Menurut pernyataan yang dikutip pada Jumat (9/10/2026), pemeriksaan dapat mencakup kementerian terkait dan institusi pendidikan yang berhubungan dengan riwayat pendidikan Gibran di luar negeri.
Ia menekankan pentingnya memperoleh keterangan dari pihak-pihak yang memiliki informasi langsung mengenai dokumen pendidikan yang dipersoalkan.
Apabila usulan tersebut ditindaklanjuti, cakupan pemeriksaan dan kewenangan lembaga yang terlibat akan menjadi bagian penting dari perdebatan. DPR perlu memastikan bahwa setiap langkah dilakukan sesuai aturan serta tidak mendahului kesimpulan hukum yang menjadi kewenangan lembaga lain.
PKS menyinggung komunikasi lintas fraksi
Dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera disebut menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan perkembangan komunikasi antarfraksi mengenai kemungkinan penggunaan hak angket maupun pembentukan Pansus.
Komunikasi lintas fraksi menjadi faktor penting karena usulan pembentukan alat kelengkapan atau mekanisme penyelidikan DPR memerlukan dukungan politik dan pemenuhan prosedur yang berlaku.
Jika pembahasan itu berlanjut, publik akan menunggu apakah komunikasi tersebut berkembang menjadi langkah resmi di parlemen atau tetap berada pada tahap wacana.
Golkar menolak Pansus dan hak angket
Di sisi lain, tidak semua pihak di DPR mendukung pembentukan Pansus atau penggunaan hak angket.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, disebut berpandangan bahwa persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui rapat Komisi II dengan memanggil penyelenggara pemilu.
Menurut pandangan itu, KPU dan Bawaslu perlu dimintai penjelasan mengenai proses pencalonan Gibran pada Pemilu 2024 dan dasar pemeriksaan dokumen yang digunakan ketika proses tersebut berlangsung.
Perbedaan sikap ini memperlihatkan bahwa tindak lanjut polemik tersebut masih menghadapi perdebatan mengenai jalur yang tepat: melalui rapat komisi, Pansus, atau hak angket.
Demokrat dan NasDem belum menentukan sikap
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat dan Partai NasDem disebut belum mengambil sikap final.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Demokrat, Dede Yusuf, menyatakan bahwa partainya belum membahas persoalan tersebut secara resmi dan masih menunggu arahan pimpinan.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, juga disebut masih menghimpun masukan dari pengurus daerah sebelum menentukan sikap di tingkat pusat.
Sikap kedua partai ini menjadi salah satu hal yang perlu dicermati dalam perkembangan pembahasan di DPR. Namun, posisi politik mereka tidak dapat dianggap sebagai dukungan atau penolakan sebelum terdapat pernyataan resmi yang jelas.
