KKN UNMU di Kasembon Mendadak Jadi Sorotan: MWCNU Terbitkan Instruksi Larangan, Kalimat “Aqidah dan Bendera Berbeda” Jadi Perhatian
Sabtu, 8 Agustus 2026
Faktakini.info
KKN UNMU di Kasembon Mendadak Jadi Sorotan: MWCNU Terbitkan Instruksi Larangan, Kalimat “Aqidah dan Bendera Berbeda” Jadi Perhatian
KASEMBON, MALANG — Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa Universitas Muhammadiyah di Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, mendadak menjadi perbincangan setelah beredar surat resmi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kasembon yang berisi instruksi agar jajaran NU tidak menerima keikutsertaan mahasiswa KKN UNMU dalam kegiatan warga Nahdliyin.
Surat tersebut bertanggal 5 Agustus 2026 M atau 20 Shofar 1448 H.
Yang membuatnya menjadi sorotan bukan hanya larangan tersebut, tetapi juga alasan yang tertulis secara eksplisit dalam surat:
“Karena aqidah dan bendera kita dengan mereka jelas-jelas berbeda.”
Instruksi itu ditujukan kepada ketua dan pimpinan Banom NU di semua tingkatan serta Ketua Lembaga MWCNU Kasembon.
Di sisi lain, beredarnya surat tersebut mendapat tanggapan dari Rifky Ja'far Thalib melalui media sosial. Ia menyebut mahasiswa KKN yang ditempatkan di Kasembon berasal dari berbagai daerah, bahkan di antaranya merupakan warga Nahdliyin dan nonmuslim.
Rifky mengaku belum mengetahui secara pasti alasan MWCNU Kasembon menerbitkan surat tersebut. Meski demikian, ia menyatakan menghormati keputusan organisasi terkait dan mengajak semua pihak mencari penyelesaian bersama.
Surat Resmi MWCNU Kasembon
Surat dengan kop Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kasembon tersebut secara khusus membahas kegiatan KKN UNMU.
Berikut isi surat secara lengkap sebagaimana yang terlihat pada dokumen yang beredar :
PENGURUS MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA
KECAMATAN KASEMBON
Jl. Raya Kasembon, Kasembon krajan, Kasembon, Malang 65393
0813-**** ****
Nomor : 0218/MWC NU/A-I/26.28/VIII/2026
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Intruksi Larangan Kegiatan KKN UNMU
Malang, 20 Shofar 1448 H
5 Agustus 2026 M
Kpd Yth.
1. Ketua dan Pimpinan Banom NU disemua tingkatan
2. Ketua Lembaga MWCNU Kasembon
Di Tempat
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Bismillahirrohmanirrohim
Puji Syukur kehadirat Allah SWT, semoga kita semua diberi kemudahan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Aamiiin.
Kami pengurus MWCNU Kasembon menginstruksikan kepada semua jajaran ketua dan pengurus BANOM dan Lembaga MWCNU Kasembon disemua tingkatan (khususnya ditingkat anak ranting) himbauan untuk tidak menerima keikutsertaan KKN dari UNMU yang ingin bergabung dengan kegiatan warga Nahdliyin, mengisi kegiatan di TPQ, Madin, pengajian, yasinan, tahlil, istighosah dan lain-lain yang di laksanakan oleh warga NU, dengan alasan apapun.
Karena aqidah dan bendera kita dengan mereka jelas-jelas berbeda
Demikian surat intruksi ini kami sampaikan, dan mohon dilaksanakan sesuai dengan arahan dari kami, atas kerjasamanya kami haturkan terimakasih. Semoga Alloh selalu meridhoi semua urusan kita. Amiin Yaa Robbal Alamin.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
PENGURUS MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA (MWCNU)
KASEMBON
Rifky Ja'far Thalib Angkat Bicara
Tak lama setelah surat tersebut beredar, Rifky Ja'far Thalib menyampaikan pandangannya.
Ia menggambarkan kegiatan KKN mahasiswa Universitas Muhammadiyah sebagai bagian dari momentum KKN yang berlangsung serentak di berbagai wilayah Indonesia.
Menurut Rifky, mahasiswa yang ditempatkan di Kasembon berasal dari sejumlah daerah, termasuk Bone, NTT, Palu, Jogja dan Lampung.
Yang menarik, ia menyebut bahwa sebagian mahasiswa tersebut merupakan warga Nahdliyyin di daerah asalnya, sementara sebagian lainnya merupakan nonmuslim.
Berikut unggahan Rifky secara lengkap:
Bismillah, momentum KKN mahasiswa universitas Muhammadiyah serentak se Indonesia sedang bergulir, dan daerah kami Kasembon termasuk salah satu yang ditempati kegiatan tersebut
yang kami ketahui mahasiswa Unmuh yang ditempatkan disini berasal dari berbagai daerah seperti Bone, NTT, Palu, Jogja, Lampung, dll. dan diantaranya juga warga Nahdliyyin di daerahnya, serta nonmuslim
Belum diketahui secara pasti apa penyebab pengurus MWC NU Kasembon mengeluarkan surat tersebut, dan kami menghormati setiap keputusan ormas terkait, konflik seperti ini biasa, tetapi harus terus berupaya mencari langkah penyelesaian bersama demi keharmonisan hidup bermasyarakat dan bernegara
Semoga ke depan, baik oknum maupun keseluruhan elemen bangsa bisa jauh lebih bijak, lebih terbuka, dan lebih memandang kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi atau golongan, terutama kaum muslimin yang menjunjung tinggi nilai perdamaian, aamiin, barakallahu fiikum
Apa yang Sebenarnya Terjadi di Kasembon?
Di sinilah persoalan menjadi menarik.
MWCNU Kasembon telah mengeluarkan instruksi tertulis. Namun, surat tersebut tidak menjelaskan secara rinci peristiwa atau persoalan tertentu yang menjadi pemicu diterbitkannya instruksi tersebut.
Yang dijelaskan adalah adanya permintaan agar jajaran Banom dan lembaga NU, khususnya di tingkat anak ranting, tidak menerima keikutsertaan KKN dari UNMU dalam kegiatan warga NU.
Bahkan disebutkan sejumlah kegiatan yang dimaksud, mulai dari:
TPQ, Madin, pengajian, yasinan, tahlil, istighosah dan kegiatan lainnya.
Kemudian muncul kalimat yang menjadi pusat perhatian:
“Karena aqidah dan bendera kita dengan mereka jelas-jelas berbeda.”
Sementara itu, Rifky secara terbuka mengatakan:
“Belum diketahui secara pasti apa penyebab pengurus MWC NU Kasembon mengeluarkan surat tersebut.”
Artinya, dari materi yang beredar saat ini, latar belakang lengkap penerbitan surat tersebut belum terungkap secara rinci kepada publik.
Antara Instruksi Organisasi dan Semangat KKN
KKN merupakan kegiatan mahasiswa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa biasanya berinteraksi dengan berbagai kelompok masyarakat dan menjalankan sejumlah program sesuai kebutuhan lokasi penempatan.
Karena itu, munculnya instruksi dari organisasi masyarakat setempat menjadi sesuatu yang menarik perhatian, terutama ketika menyangkut interaksi mahasiswa dengan kegiatan keagamaan masyarakat.
Namun, penting untuk membedakan antara isi surat yang memang tertulis dengan dugaan atau asumsi mengenai alasan di balik surat tersebut.
Sampai titik ini, dokumen yang beredar menyatakan adanya perbedaan “aqidah dan bendera”, sedangkan alasan lebih spesifik mengenai apa yang terjadi sebelumnya belum dijelaskan dalam surat tersebut.
Rifky: Hormati Keputusan, Tetapi Cari Jalan Keluar
Menariknya, respons Rifky tidak diarahkan untuk memperuncing persoalan.
Ia justru menulis bahwa keputusan organisasi terkait tetap dihormati.
Namun, menurutnya, konflik seperti ini harus dihadapi dengan upaya mencari jalan penyelesaian bersama.
Pesan tersebut kemudian ditutup dengan harapan agar seluruh elemen bangsa ke depan menjadi lebih bijak, terbuka, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
Terlebih, ia menekankan nilai perdamaian dalam kehidupan masyarakat.
Surat Sudah Beredar, Pertanyaan Publik Kini Menunggu Jawaban
Beredarnya surat MWCNU Kasembon dan tanggapan Rifky Ja'far Thalib akhirnya menghadirkan sejumlah pertanyaan yang masih terbuka:
Apa sebenarnya yang menjadi latar belakang keluarnya instruksi tersebut?
Apakah sebelumnya terjadi persoalan tertentu dalam pelaksanaan KKN UNMU di Kasembon?
Apa yang dimaksud MWCNU Kasembon dengan pernyataan “aqidah dan bendera kita dengan mereka jelas-jelas berbeda”?
Dan yang tidak kalah penting:
Bagaimana sikap pihak UNMU terhadap surat tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut belum terjawab dalam dokumen yang beredar.
Karena itu, klarifikasi langsung dari MWCNU Kasembon dan pihak UNMU menjadi penting agar masyarakat tidak mengambil kesimpulan hanya berdasarkan potongan informasi yang beredar di media sosial.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya tentang sebuah surat larangan KKN.
Ini adalah ujian bagaimana perbedaan organisasi, latar belakang, dan pandangan dapat dikelola tanpa mengorbankan kerukunan masyarakat.
Sebab, seperti pesan yang disampaikan Rifky dalam unggahannya, kepentingan bersama dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat seharusnya tetap menjadi titik temu.
