Terkait Kecelakaan di Bekasi, Komut PT KAI: Palang Pintu Pelintasan Kereta Tanggung Jawab Pemda
Selasa, 28 April 2026
Faktakini.info, Jakarta - Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Said Aqil Siradj, menegaskan bahwa pengadaan dan penjagaan palang pintu di pelintasan sebidang bukan tanggung jawab KAI, melainkan kewajiban dari pemerintah daerah (Pemda) setempat.
Hal tersebut ditegaskan Said merespons sorotan terkait minimnya keamanan pelintasan yang memicu kecelakaan maut antara KRL Commuter Line dan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam.
"Nanti kita akan evaluasi, tapi yang jelas, palang pintu sebidang itu bukan kewajiban KAI. Ini banyak orang yang enggak tahu. Bikin palang pintu bukan kewajiban KAI, bukan," ucap Said usai menjenguk korban di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, Selasa (28/4/2026). Baca juga: KAI Commuter: KRL Tabrak Taksi Berbeda dengan KRL yang Ditabrak Argo Bromo di Bekasi Timur Menurut dia, wewenang untuk menutup jalur atau membangun pengamanan pelintasan berada di tangan pemangku kebijakan wilayah terkait. "Pemerintah daerah, pemerintah setempat. Ya perbatasan Kemenhub, berkoordinasi dengan kepala daerah, Kemendagri juga. Itu bukan kewajiban KAI," jelasnya.
Said menjelaskan bahwa tupoksi utama perusahaannya murni pada ranah operasional kereta dan pelayanan penumpang.
Ia pun memaklumi jika masyarakat selama ini salah paham, karena dirinya sempat berpikiran serupa. "KAI itu kewajibannya cuma menjalankan kereta api, narik tiket itu aja. Jadi banyak orang enggak paham, saya sendiri sebelum jadi Komut enggak paham. Saya kira palang itu kewajiban KAI, bukan," ujar dia.
Lebih lanjut, ia menyebut sebenarnya para pimpinan daerah sudah pernah melakukan audiensi membahas keamanan pelintasan sebidang. Namun, kata dia, realisasi pengamanan pelintasan terhambat oleh besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan palang pintu pelintasan yang sesuai standar.
"Ya kita sudah sering sekali menghimbau, malah waktu di Jawa Timur semua kumpul bupati-bupati yang ada sebidang itu. Waktunya oke, kolaborasi ya, tapi belum ada pelaksanaannya. Bikin palang yang bagus itu Rp 3 miliar satu. Bukan barang murah," jelas Said.