Bupati Tulungagung PENCIPTA INOVASI KORUPSI GAYA BARU
Bupati Tulungagung
PENCIPTA INOVASI KORUPSI GAYA BARU
Inovasi Korupsi Terbaru ala Bupati Tulungagung, Kepala OPD Dipaksa Teken Resign, Tanggal Dikosongkan
Memang edan tikus got gorong-gorong kelahiran Tulungagung ini. Diam-diam ia menciptakan inovasi baru dalam dunia perkorupsian. Mas bayangkan, setiap kepala OPD dipaksa teken pengurunduran diri, tanpa tanggal. Bila tak setor, surat itu siap dilayangkan, tamat karier. Bila berurusan hukum, kepala OPD yang kena, ia mah asyik ngopi. Seru ya. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!
Memang luar biasa. Kalau dunia punya penghargaan “Nobel Pemerasan”, mungkin nama Gatut Sunu Wibowo sudah diukir pakai tinta emas. Ini bukan sekadar korupsi. Ini startup. Ini disrupsi. Ini unicorn, tapi baunya got, bukan Silicon Valley.
Gini ceritanya. Para kepala OPD disuruh tanda tangan surat pengunduran diri. Kosong. Tanpa tanggal. Iya, kosong. Ini bukan lagi jebakan Batman, ini jebakan administrasi tingkat dewa. Surat itu ibarat bom waktu. Tinggal isi tanggal, Boom, karier orang hancur seketika. Tanpa sidang, tanpa klarifikasi, tanpa drama. Netflix aja kalah cepat.
Kalau ini dijadikan aplikasi, mungkin namanya “ResignNow: Sekali Klik, Tamat Hidupmu.” Rating? 5 bintang dari para psikopat birokrasi.
Menurut Asep Guntur Rahayu dari KPK, ini modus baru. Baru, Mas! Fresh from the oven. Artinya, kita sekarang tidak cuma punya koruptor, tapi juga R&D korupsi. Mereka eksperimen. Mereka upgrade. Mereka inovasi. Sementara rakyat? Masih dipaksa bayar pajak tiap tahun.
Nah, di titik ini publik mulai garuk-garuk kepala sampai hampir botak. Ini ide dari mana, sih? Ada gurunya? Ada kelas malam “Korupsi Kreatif Tingkat Lanjut”? Atau jangan-jangan ini hasil improvisasi liar setelah terlalu lama mengamati pola kerja KPK? Kayak maling yang rajin nonton CCTV, lalu upgrade teknik biar lolos sensor. Bedanya, ini bukan maling ayam, ini maling anggaran dengan imajinasi liar.
Bisa jadi juga ini semacam brainstorming jahat. “Gimana ya biar tidak ketahuan OTT?” Lalu ada yang nyeletuk, “Kita sandera saja mentalnya, bukan uangnya.” Jadilah, surat resign kosong. Sederhana, elegan, kejam. Kalau ini seni, ini sudah masuk aliran surealisme birokrasi, nggak masuk akal, tapi nyata dan bikin mual.
Efeknya? Para pejabat jadi zombie. Jalan iya, kerja iya, tapi jiwanya sudah disandera di selembar kertas kosong. Mau nolak? Silakan. Tapi siap-siap lihat tanggal muncul tiba-tiba, seperti mantan yang muncul saat gajian. Mau melawan? Silakan. Tapi kariermu bisa tamat sebelum kopi pagimu dingin.
Ini bukan kepemimpinan. Ini hostage situation versi ASN. Masuklah tokoh pendukung, Dwi Yoga Ambal. Kalau ini film, dia bukan ajudan. Dia debt collector rasa birokrasi. Nagihnya bukan bulanan, tapi mingguan. Bahkan bisa dua-tiga kali seminggu. Kerja di OPD rasanya bukan lagi melayani publik, tapi jadi ATM berjalan.
Targetnya? Rp 5 miliar dari 16 OPD. Terkumpul? Rp 2,7 miliar. Ini bukan pungli lagi. Ini cicilan dosa berjamaah.
Metodenya? Anggaran dinaikkan, digeser, lalu diminta jatah sampai 50 persen. Bahkan sebelum uangnya cair. Ini bukan korupsi, ini pre-order dosa. Barang belum datang, fee sudah masuk kantong. Visioner? Iya. Busuk? Lebih dari itu.
Akibatnya? Kepala OPD sampai nombok. Pakai uang pribadi. Pinjam sana-sini. Ini bukan jabatan, ini pay-to-survive game. Bayar supaya tidak “ditanggali”. Bayar supaya tetap hidup di sistem yang sudah seperti mesin penggiling moral.
Proyek? Sudah diatur. Pemenang lelang? Dikondisikan. Semua rapi seperti skrip sinetron, bedanya ini tidak ada jeda iklan. Yang ada cuma jeda nurani yang sudah lama mati.
Uang Rp 2,7 miliar itu ke mana? Nah ini bagian paling “menyentuh”. Dipakai buat sepatu, berobat, jamuan makan, kebutuhan pribadi, bahkan THR untuk Forkopimda. Luar biasa. Uang hasil tekanan diubah jadi “kepedulian”. Ini bukan korupsi, ini rebranding dosa jadi amal palsu.
Akhirnya, KPK turun tangan. Pasal-pasal disiapkan, rompi oranye dipakaikan, dan babak baru dimulai. Dari kursi empuk ke jeruji besi. Siklus klasik. Bedanya, kali ini dengan bumbu inovasi yang bikin rakyat mual tujuh turunan.
Lalu, kita pengikut Partai Koptagul? Sudah bukan sekadar marah. Kita muak. Ini bukan lagi soal “oknum”. Ini pola. Ini budaya. Ini kreativitas yang salah arah. Cerdas, tapi busuknya kebangetan.
Dulu orang pikir OTT harus ada adegan dramatis. Uang di tas, tangan basah, lalu digerebek. Sekarang? Selamat datang di era baru. OTT tidak lagi butuh adegan sinetron. Yang diburu bukan cuma uangnya, tapi sistemnya. Bukan cuma tangan yang menerima, tapi otak yang merancang.
Kasus ini jadi bukti, meski tidak pegang duit saat ditangkap, kalau praktik pemerasannya sudah terang benderang, rekaman ada, aliran uang jelas, saksi lengkap, ya siap-siap saja. Tamat. Bagian ini sang wakil pasti senang.
Ini kabar baik, sebenarnya. Artinya negara mulai belajar. Masalahnya tinggal satu, koruptor juga ikut belajar. Bahkan lebih cepat. Mereka lari pakai roket, sementara rasa takutnya masih jalan kaki.
So, kalau masih ada yang bilang, “ah cuma beberapa orang nakal,” mungkin perlu dicek lagi. Karena kalau modusnya saja sudah sekreatif ini, yang rusak bukan cuma orangnya. Tapi cara berpikirnya. Itu, lebih serem dari sekadar amplop cokelat.
Foto Ai hanya ilustrasi
Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar
#bupati #Tulungagung #tulungagungterkini #korupsitulungagung