RESOLUSI BANDUNG - JAKARTA TOLAK PIK-2 STOP KEZALIMAN PROYEK AGUAN & ANTHONY SALIM
Sabtu, 19 April 2025
Faktakini.info
Bismillahirrahmanirrahim
RESOLUSI BANDUNG - JAKARTA
TOLAK PIK-2
STOP KEZALIMAN PROYEK AGUAN & ANTHONY SALIM
Kezaliman proyek PIK-2 saat ini telah, sedang dan terus berlangsung, menzalimi rakyat Banten Khususnya yang ada di sekitar Kabupaten Tangerang. Kasus ini, tidak boleh didiamkan hanya karena proyek ini tak lagi masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) di era Presiden Prabowo Subianto.
Meskipun proyek ini berlokasi di provinsi Banten, namun segenap rakyat Indonesia wajib mendukung perjuangan rakyat Banten, karena jika Banten bisa dikuasai oligarki, maka setiap jengkal Tanah Rakyat di Republik ini akan mudah untuk dikuasai.
Berkenaan dengan hal itu, kami segenap tokoh & ulama Bandung - Jakarta, menyampaikan sikap sebagai berikut:
Pertama, menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan proyek PIK-2 di wilayah Banten, dan seluruh proyek perampasan tanah di seluruh wilayah Indonesia.
Kedua, menuntut Presiden Prabowo Subianto agar memproses hukum seluruh pihak yang terlibat dalam proyek yang menzalimi rakyat Banten, termasuk terhadap AGUAN dan Anthony Salim, baik terkait kasus pagar laut, kasus sertipikat laut, hingga perampasan tanah rakyat di wilayah daratan Provinsi Banten dengan modus tipu muslihat, intimidasi hingga kriminalisasi dan menyiapkan invasi bangsa lain.
Ketiga, menuntut Negara hadir dan menyelesaikan kasus ini, dengan mengembalikan seluruh hak-hak Rakyat sekaligus menghukum Aguan dan Anthony Salim selaku pemilik proyek PIK-2, untuk membayar seluruh kerugian yang diderita rakyat Banten dan Negara di proyek PIK-2. Membatalkan seluruh proses pengalihan Hak atas Tanah di seluruh PIK2, karena banyak yang melanggar Hukum.
Jika permasalahan PIK-2 ini tidak segera diselesaikan, kami khawatir terjadi konflik horizontal ditengah masyarakat dan disintegrasi bangsa, karena rakyat merasa Negara tak hadir dan mengambil jalan penyelesaian dengan caranya sendiri-sendiri. Kita semua tentu tak ingin masalah ini justru memantik persoalan yang lebih besar yang menggangu stabilitas, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Keempat, mendukung penuh 8 poin pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI tanggal 17 April 2025 di Jakarta, dan 4 poin syarat tambahan dari elemen civil society yang disampaikan oleh Muhammad Said Didu dalam forum tersebut, untuk menyelamatkan bangsa Indonesia, agar segera dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Demikian pernyataan disampaikan,
Bandung, 19 April 2025.