Tolak Pemutaran Film G 30 S/PKI, Ilham Aidit: Itu Adalah Penanaman Kebodohan Kepada Generasi Bangsa!
Jumat, 25 September 2020
Jum'at, 25 September 2020
Faktakini.net, Jakarta - PA 212, FPI dan GNPF Ulama menyerukan nonton bareng film pemberontakan G 30 S / PKI. Namun karena kembali tingginya kasus Covid-19, seruan itu berubah menjadi seruan untuk pemutaran film di seluruh stasiun televisi nasional, serta menonton dari HP masing-masing.
Gatot Nurmantyo juga mengungkap alasan dirinya dicopot dari jabatan Panglima TNI karena menginstruksikan jajarannya untuk memutar kembali film Pengkhianatan G 30 S/PKI.
MUI melalui Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi menganjurkan seluruh umat Islam dan bangsa Indonesia menyaksikan film Pengkhianatan G30S/PKI. Hal ini supaya seluruh bangsa Indonesia paham dan mengerti bagaimana kebiadaban dan kezaliman yang dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1948 dan 1965.
"Hal ini sangat penting agar seluruh bangsa Indonesia memahami sejarah bangsanya di masa yang lalu, karena sebuah bangsa yang tak paham akan sejarahnya maka bangsa tersebut akan mengalami disorientasi dan kegelapan akan masa depannya," kata Kyai Muhyiddin kepada Republika.co.id, Jumat (25/9/2020).
Namun Putra keempat Ketua CC PKI DN Aidit, Ilham Aidit meradang dan buka suara terkait kembali mencuatnya seruan untuk menonton film G 30 S/PKI dan pembahasan tentang kebangkitan PKI.
Sebagaimana diketahui, PKI sudah berkali-kali berkhianat terhadap NKRI dengan melakukan pemberontakan terutama pada tahun 1948 dan 1965. Bangsa ini menyepelekan PKI dan membiarkan nya tumbuh kembali pasca 1948, sehingga akhirnya berupaya melakukan kudeta lagi pada tahun 1965.
Tak sampai disitu, sudah tak terhitung pula jutaan rakyat Indonesia khususnya para Kyai dan umat Islam yang tewas dibantai oleh PKI. Karena itu bahaya laten PKI wajib terus diwaspadai oleh seluruh rakyat Indonesia.
Ilham Aidit mengaku tak heran ihwal mencuatnya kembali isu kebangkitan PKI. Ia mengklaim, isu kebangkitan PKI itu memang selalu dikoar-koarkan oleh pihak tertentu setiap tahunnya, khususnya ketika memasuki bulan September.
"Bayangkan sekarang sudah lebih dari 50 tahun itu dibangkit-bangkitkan lagi dan sebagainya. Memang tahun-tahun yang tidak pernah berakhir, buat kami-kami ini tahu bahwa ini nggak akan berakhir. Mungkin reda sedikit karena ada isu lain, tapi kemudian nanti akan muncul lagi, muncul lagi," kata Ilham seperti dilansir suara.com, Jumat 25 September 2020.
Ilham Aidit mengklaim bahwa semua yang terjadi itu bukan tanpa sebab. Dia menilai hal itu ialah dampak dari begitu luar biasanya propaganda rezim orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun.
Salah satu propaganda tersebut, klaim Ilham, yakni melalui film dokudrama berjudul “Pengkhianatan G30SPKI” karya Arifin C Noer, yang ketika itu diwajibkan ditonton bagi siswa-siswi di bangku sekolah.
Film Pengkhianatan G 30 S/PKI pada era 80-an hingga 90-an memang secara rutin diputar di stasiun TVRI sebagai pembelajaran agar kekejaman PKI tidak pernah dilupakan oleh bangsa Indonesia.
"Sehingga ada satu setengah generasi lah kira-kira yang berhasil didoktrinasi atau dipaparkan soal beginian. Itu perlu terapi yang juga lama," ujar Ilham Aidit.
Ilham Aidit sebelumnya juga pernah mengaku kesal kepada Gatot Nurmantyo. Khususnya, saat menjabat sebagai Panglima TNI, Gatot pernah menginstruksikan prajuritnya untuk wajib menonton kembali film Pengkhianatan G30SPKI.
Ilham mengklaim, dengan mewajibkan menonton film tersebut hanya akan menanamkan kebodohan kepada generasi bangsa, perihal sejarah yang telah direkayasa orde baru.
"Tetapi, sebagian besar masyarakat saya yakin sudah jauh lebih pintar dan kritis," ucap Ilham Aidit.
Muatan Politis
Ilham Aidit menuding pernyataan Gatot Nurmantyo yang belakangan mengungkapkan alasan dirinya dicopot dari jabatan Panglima TNI karena menginstruksikan prajuritnya untuk menonton film Pengkhianatan G30SPKI hanyalah omong kosong. Ilham justru mengklaim Gatot dicopot lantaran masa baktinya memang telah habis.
Ilham juga menuding bahwa pengungkapan Gatot tersebut sarat akan muatan politis.
"Seratus persen itu agenda politik, dia menjajakan pandangan politik dia, dan mudah juga dibaca di belakang itu siapa," ucap Ilham Aidit.
Menurut Ilham Aidit, apa yang dilakukan oleh Gatot sebagai sosok yang memiliki ambisi untuk maju menjadi calon presiden tak lebih sebagai penjajakan diri untuk menggalang basis masa pendukung di Pilpres 2024.
Dia menuduh, apa yang dilakukan Gatot dengan berkoar-koar soal isu PKI ialah menduplikasi cara rezim orde baru dalam memuncaki kejayaannya.
Ilham mengklaim bahwa rezim orde baru pada masanya mampu berkuasa hingga puluhan tahun tidak lain dengan menggunakan narasi propaganda patriotisme dengan alih-alih menyelamatkan NKRI dan Pancasila dari PKI. Padahal, Ilham Aidit sendiri meragukan ihwal adanya kebangkitan PKI di era kekinian.
"Ini mereka mencoba menduplikasi kalau menurut saya, menduplikasi kejayaan itu (rezim orde baru). Walaupun itu saya bilang justru tidak strategis, karena semua orang sudah mulai pintar dan tahu bahwa soal PKI adalah pelaku kudeta penuh tanda tanya besar," katanya.
"Kedua juga orang sudah melek bahwa kekisruhan yang selama ini muncul juga bukan karena ada neo-PKI, tapi lebih ke intoleran, radikalisme, dan sebagainya," imbuh Ilham Aidit.
Ia berpendapat bahwa paham komunisme sendiri kekinian menurutnya tidak lagi mempunyai ruang di dunia. Meski, masih ada beberapa negara di Eropa yang menganut paham tersebut.
"Berbeda di tahun 50an, 60an dimana sepertiga dunia itu menganut komunisme, paham itu. Berbeda sekali, nggak ada ruang," ujarnya.
Terlebih, Ilham Aidit mengemukakan bahwa Indonesia merupakan negara yang paling khawatir akan adanya partai komunis. Berbeda dengan negara-negara lain yang tidak begitu takut atau khawatir lantaran mereka meyakini bahwa partai komunis kekinian tidak lagi laku atau memiliki tempat.
"Tetapi di Indonesia, begitu ada niatan, begitu mereka mulai berkumpul untuk membuat partai (komunis) udah pasti lumat itu," katanya menambahkan.
Foto: Ilham Aidit
Sumber: law-justice.co, republika.co.id, suara.com