Penyadapan Presiden Prabowo Jadi Sorotan, Muncul Pertanyaan: Jangan-jangan Pelakunya Punya Kaitan dengan Kelompok Gibran?

 



Rabu, 4 November 2026

Faktakini.info, Jakarta - Skandal dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah elite nasional memunculkan pertanyaan serius mengenai motif, jaringan, serta kemungkinan adanya kepentingan politik di balik operasi senyap tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam keterangan yang dikutip dalam pemberitaan, mengungkap bahwa sasaran penyadapan diduga mencakup Presiden Prabowo, sejumlah menteri kabinet, politikus nasional, hingga kalangan pengusaha papan atas.

Dokumen dan barang bukti digital terkait aktivitas tersebut disebut telah dihimpun untuk kepentingan pembuktian hukum. Jika dugaan ini terbukti, penyadapan terhadap kepala negara dan lingkaran pemerintahan bukan sekadar pelanggaran privasi, melainkan persoalan serius menyangkut keamanan negara dan integritas pemerintahan.

Namun, di tengah mencuatnya kasus ini, satu pertanyaan penting belum memperoleh jawaban: siapa sesungguhnya yang berada di balik operasi penyadapan tersebut, dan untuk kepentingan siapa informasi yang diperoleh dikumpulkan?

Belum jelasnya posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam perkara ini juga membuka ruang pertanyaan yang patut dijawab melalui penyelidikan objektif. Apakah Gibran turut menjadi korban penyadapan, atau justru terdapat pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan lingkaran politiknya yang perlu ditelusuri?

Jangan-jangan, ada pihak yang berkaitan dengan kelompok politik pendukung Gibran di balik operasi tersebut? Pertanyaan ini tentu tidak boleh berubah menjadi vonis prematur. Hingga ada bukti yang dapat diverifikasi, tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa Gibran maupun kelompok di sekitarnya terlibat dalam dugaan penyadapan ilegal tersebut.

Justru karena sasaran yang disebut mencakup Presiden Prabowo, penyidik perlu menelusuri seluruh kemungkinan secara terbuka, termasuk relasi para terduga pelaku, komunikasi mereka, aliran informasi, kemungkinan motif politik, serta siapa saja yang diduga menerima atau memanfaatkan hasil penyadapan.

Penelusuran juga perlu menjawab apakah Wakil Presiden Gibran termasuk dalam daftar sasaran, apakah terdapat pejabat atau tokoh lain yang turut disadap, serta bagaimana sistem dan akses yang diduga digunakan dalam operasi tersebut bisa berjalan.

Bareskrim Polri diharapkan mengusut perkara ini secara menyeluruh dengan mengedepankan forensik digital, verifikasi bukti elektronik, dan proses hukum yang transparan. Publik berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab, apa motifnya, serta apakah ada jaringan yang lebih luas di balik dugaan operasi tersebut.

Kasus ini tidak boleh berhenti pada nama-nama yang telah mencuat. Jika benar penyadapan dilakukan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat negara, pengusutan harus menjangkau seluruh pihak yang terbukti terlibat, tanpa pandang jabatan maupun kedekatan politik.

Siapa pun pelakunya, dan siapa pun yang berada di belakangnya, harus dimintai pertanggungjawaban berdasarkan bukti dan hukum.