Pamer Ijazah di Pengadilan, Jokowi Dilaporkan Subhan Palal! Persoalkan Autentikasi ANRI, Polemik Ijazah Kembali Memanas

 


Rabu, 11 November 2026

Faktakini.info, Jakarta - Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali memasuki babak baru. Kali ini, Subhan Palal mengambil langkah hukum dengan melaporkan Jokowi terkait tindakan memperlihatkan ijazah yang diklaim sebagai dokumen asli dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pelaporan tersebut berkaitan dengan persoalan autentikasi dokumen ijazah yang selama ini menjadi sorotan dalam polemik panjang dugaan ketidakberesan dokumen pendidikan Jokowi.

Subhan Palal mempersoalkan tindakan memperlihatkan ijazah di ruang persidangan, sementara menurut pihak pelapor, dokumen tersebut semestinya terlebih dahulu menjalani proses autentikasi oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Persoalan yang diangkat bukan sekadar apakah Jokowi berani memperlihatkan ijazahnya di hadapan hakim atau publik. Lebih jauh, muncul pertanyaan mengenai bagaimana keaslian dokumen tersebut diverifikasi, siapa yang berwenang melakukan pemeriksaan, serta apakah prosedur autentikasi yang dipersoalkan sudah dipenuhi.

Persoalkan Prosedur Autentikasi

Dalam polemik ini, ANRI menjadi salah satu lembaga yang disorot karena berkaitan dengan pengelolaan dan autentikasi arsip.

Subhan mempersoalkan mengapa ijazah yang diperlihatkan dalam persidangan tidak terlebih dahulu melalui proses autentikasi sebagaimana yang ia tuntut.

Menurut pandangan pihak pelapor, memperlihatkan sebuah dokumen di ruang sidang tidak otomatis menjawab seluruh persoalan mengenai autentisitas, asal-usul, dan kesesuaian dokumen tersebut dengan arsip pembanding.

Karena itu, langkah hukum yang ditempuh Subhan Palal berpotensi kembali membuka perdebatan mengenai standar pembuktian ijazah Jokowi.

Polemik Belum Berakhir

Selama ini, Jokowi telah berulang kali menjadi sorotan akibat polemik ijazah pendidikan yang terus dipersoalkan sejumlah pihak.

Bahkan, ketika dokumen ijazah diperlihatkan dalam proses persidangan, perdebatan tidak serta-merta berhenti. Sebaliknya, muncul pertanyaan lanjutan mengenai mekanisme pemeriksaan dan pembuktian dokumen tersebut.

Langkah Subhan Palal melaporkan Jokowi menambah panjang daftar persoalan yang harus dijawab dalam polemik ijazah tersebut.

Publik kini menantikan bagaimana aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan itu, termasuk apakah persoalan autentikasi yang diajukan pelapor akan diperiksa lebih lanjut.

Pada akhirnya, persoalan ijazah ini tidak cukup diselesaikan dengan memperlihatkan selembar dokumen. Transparansi mengenai proses verifikasi, asal-usul arsip, dan dasar keabsahannya tetap menjadi hal yang dituntut oleh pihak-pihak yang mempersoalkannya.