Peter Gontha: Ijazah Jokowi antara Kebenaran dan Kekejaman Politik
Rabu, 10 April 2026
Faktakini.info, Jakarta - Pernyataan dari Peter Gontha terkait polemik ijazah Presiden Joko Widodo kembali menarik perhatian publik setelah beredar luas di media sosial.
Dalam pernyataannya, Peter Gontha menyoroti bahwa polemik mengenai ijazah Presiden seharusnya dapat diselesaikan secara sederhana, tanpa harus berlarut-larut hingga memicu perpecahan di tengah masyarakat. Ia juga menilai bahwa perdebatan yang berkepanjangan justru berdampak pada kondisi sosial, seperti munculnya kebingungan dan saling curiga di kalangan publik.
Menurutnya, persoalan ini bukan semata soal benar atau salahnya ijazah, melainkan lebih kepada dampak sosial dan politik yang ditimbulkan jika isu tersebut terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas.
Pernyataan tersebut pun memicu berbagai tanggapan dari masyarakat. Sebagian pihak menilai bahwa isu ini perlu disikapi dengan transparansi, sementara yang lain menganggap polemik tersebut seharusnya tidak lagi menjadi fokus utama di tengah berbagai persoalan nasional yang lebih mendesak.
Hingga kini, isu terkait ijazah Presiden Jokowi sendiri telah beberapa kali diklarifikasi oleh pihak terkait, namun tetap menjadi bahan diskusi di ruang publik.
Transkrip Teks pada Gambar
Peter Gontha:
Ijazah Jokowi Antara Kebenaran dan Kekejaman Politik
“Seandainya ijazah Presiden Joko Widodo itu memang palsu, saya masih bisa memahami jika beliau memilih untuk tidak menunjukkannya. Dalam situasi seperti itu, manusia bisa bersikap defensif. Kita bahkan bisa memilih untuk memaafkan.
Namun justru yang jauh lebih sulit dipahami—bahkan terasa kejam—adalah kemungkinan sebaliknya.
Jika ijazah itu sebenarnya asli, sah, dan tidak bermasalah, lalu mengapa polemik ini dibiarkan berlarut-larut selama lebih dari dua setengah tahun? Mengapa rakyat dibiarkan terpecah, dipaksa berpikir dalam kebingungan, saling berhadapan, bahkan saling mencurigai satu sama lain?
Di tengah situasi ekonomi yang penuh tekanan dan kesenjangan yang nyata, energi bangsa seharusnya difokuskan pada hal-hal produktif—membangun, bekerja, dan mencari solusi. Bukan habis untuk mengurusi sebuah polemik yang sebenarnya bisa diselesaikan secara sederhana.
Di situlah letak kekejamannya.
Bukan pada benar atau salahnya ijazah itu semata, tetapi pada dampak sosial yang ditimbulkan—perpecahan, kelelahan publik, dan pembelokan perhatian dari persoalan yang jauh lebih mendesak.
Jika ijazah itu palsu, saya bisa mengerti reaksi manusiawi untuk bertahan. Namun jika ijazah itu benar—dan polemik ini tetap dibiarkan—maka yang kita hadapi bukan sekadar persoalan fakta, melainkan sebuah pilihan politik yang mengorbankan ketenangan dan persatuan rakyat.
Dan itu jauh lebih sulit untuk dimaafkan.
10 TAHUN DIBERI KEKUASAAN SEPERTINYA MASIH KURANG!!!
April 12, 2026”